Assignment 1 – UR103 – Cinda Anggraeni Putri Daeli – 2381490244

3. Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966. Ketetapan ini menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Selain itu, konsep ini juga ditegaskan kembali dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia.

4. Pancasila sebagai dasar negara adalah landasan ideologis dan filosofis yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

5.Dua pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara adalah:

1. Pendekatan Historis
   Pendekatan ini melihat pentingnya Pancasila melalui konteks sejarah pembentukan bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan politik bangsa Indonesia saat menuju kemerdekaan. Pancasila lahir dari upaya para pendiri bangsa untuk menemukan dasar negara yang bisa menyatukan keragaman bangsa, mencerminkan nilai-nilai luhur yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Melalui pendekatan ini, urgensi Pancasila terlihat sebagai hasil dari proses sejarah panjang yang menggambarkan perjuangan dan cita-cita bangsa dalam membangun negara yang adil, bersatu, dan berdaulat.
2. Pendekatan Filosofis
   Pendekatan ini menyoroti Pancasila sebagai dasar filosofis negara, yang mengandung nilai-nilai universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Pancasila bukan hanya menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi landasan filosofis dalam membentuk masyarakat yang beradab dan bermoral. Pendekatan ini menekankan pentingnya Pancasila sebagai fondasi ideologis yang memberikan arah bagi pembangunan bangsa serta menjaga identitas dan karakter bangsa Indonesia.

6. – Aspek Kuantitatif
Aspek Kualitatif

7.Etika bisnis di Indonesia menganut prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, norma hukum, dan budaya lokal. Etika bisnis di Indonesia berfokus pada integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Beberapa prinsip utama etika bisnis di Indonesia meliputi:

1. Prinsip Ketuhanan (Religiusitas)
   Pelaku bisnis diharapkan menjalankan usahanya dengan berpegang pada nilai-nilai religius, menjaga moralitas, dan etika dalam berinteraksi dengan mitra bisnis, karyawan, dan konsumen.
2. Kemanusiaan
   Bisnis di Indonesia harus memperhatikan hak-hak asasi manusia, dengan memperlakukan karyawan, mitra kerja, dan konsumen secara adil dan manusiawi. Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat menjadi bagian penting dalam etika bisnis.
3. Keadilan dan Kejujuran
   Etika bisnis di Indonesia menekankan pada transparansi, kejujuran, serta adil dalam menjalankan bisnis. Ini mencakup kesetaraan dalam akses terhadap kesempatan ekonomi dan pembagian keuntungan yang proporsional antara pemangku kepentingan.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
   Bisnis diharapkan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
5. Kepatuhan Hukum
   Etika bisnis di Indonesia menuntut kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun peraturan yang lebih khusus terkait dengan industri tertentu. Bisnis harus mengikuti aturan perpajakan, ketenagakerjaan, serta regulasi lainnya.