Revi Apriliano- Pancasila – Assignment Week 3 – 2381476642

Pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)? Jelaskan dua definisi yang diberikan!

2. Apa perbedaan utama antara UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD Sementara (UUDS) 1950 dalam sejarah konstitusi Indonesia?

3. Apa saja unsur-unsur yang membentuk sebuah negara menurut materi yang disampaikan?

4. Bagaimana prinsip “keadilan sosial” diterapkan dalam Pancasila?

5. Jelaskan perubahan konstitusi Indonesia dari masa kemerdekaan hingga saat ini!

Status : 

100% sudah tercapai

Keterangan :

Saya sudah mengerjakan assignment 1 ini dengan baik dan benar

Bukti :

1. Apa yang dimaksud dengan negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)? Jelaskan dua definisi yang diberikan!

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negara memiliki beberapa definisi, dua di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat
   Definisi ini merujuk pada negara sebagai suatu entitas politik yang memiliki kedaulatan dan legitimasi. Negara di sini berperan sebagai pengatur atau pengendali jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat, di mana rakyat tunduk dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh negara.
2. Kumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu yang diatur oleh undang-undang dan pemerintah yang sah
   Definisi ini menggarisbawahi konsep negara sebagai sebuah komunitas atau masyarakat yang tinggal di suatu wilayah geografis tertentu. Negara di sini adalah kumpulan orang yang hidup di bawah satu sistem hukum dan pemerintahan yang diakui secara sah.

2. Apa perbedaan utama antara UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD Sementara (UUDS) 1950 dalam sejarah konstitusi Indonesia?

Perbedaan utama antara UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD Sementara (UUDS) 1950 terletak pada bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut, serta konteks historis di mana masing-masing konstitusi diterapkan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai perbedaan-perbedaannya:

1. UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945)

• Bentuk Negara: Kesatuan
  • Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang diatur oleh UUD 1945. Negara ini bersifat sentralistis dengan kekuasaan yang dipusatkan pada pemerintah pusat.
• Sistem Pemerintahan: Presidensial
  • Sistem pemerintahan yang diatur oleh UUD 1945 adalah sistem presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
• Konteks: UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Konstitusi ini digunakan sampai pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada akhir 1949.

2. Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 1949

• Bentuk Negara: Federasi
  • Dalam Konstitusi RIS, Indonesia berbentuk negara serikat atau federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian (seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, dan lainnya). Masing-masing negara bagian memiliki kewenangan otonomi sendiri.
• Sistem Pemerintahan: Parlementer
  • Pemerintahan RIS menganut sistem parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), sementara presiden bersifat lebih simbolis sebagai kepala negara.
• Konteks: Konstitusi RIS diberlakukan pada 27 Desember 1949 setelah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia melalui KMB (Konferensi Meja Bundar). Namun, bentuk federasi ini tidak bertahan lama karena banyaknya keinginan untuk kembali ke negara kesatuan.

3. UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

• Bentuk Negara: Kesatuan
  • UUDS 1950 mengembalikan Indonesia ke bentuk negara kesatuan, bukan federasi seperti pada masa Konstitusi RIS. Negara ini kembali bersifat sentralistis dengan pemerintah pusat memegang otoritas tertinggi.
• Sistem Pemerintahan: Parlementer
  • UUDS 1950 tetap mempertahankan sistem parlementer, di mana presiden hanya memiliki fungsi sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.
• Konteks: UUDS 1950 mulai berlaku pada 17 Agustus 1950 setelah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Konstitusi ini digunakan sebagai sementara sampai dirumuskan konstitusi baru yang tetap, namun akhirnya UUD 1945 dikembalikan pada tahun 1959 melalui Dekret Presiden oleh Soekarno.

Ringkasan Perbedaan Utama

• Bentuk Negara: UUD 1945 dan UUDS 1950 menganut negara kesatuan, sedangkan Konstitusi RIS menggunakan negara serikat.
• Sistem Pemerintahan: UUD 1945 menganut sistem presidensial, sedangkan Konstitusi RIS dan UUDS 1950 menganut sistem parlementer.
• Konteks Historis: UUD 1945 digunakan saat Indonesia baru merdeka, Konstitusi RIS dipakai pada masa setelah kedaulatan Indonesia diakui, dan UUDS 1950 digunakan ketika negara kesatuan dipulihkan pasca RIS.

3. Apa saja unsur-unsur yang membentuk sebuah negara menurut materi yang disampaikan?

Menurut materi umum tentang konsep negara, unsur-unsur yang membentuk sebuah negara terdiri dari empat unsur pokok. Unsur-unsur ini diperlukan untuk menciptakan dan mengesahkan eksistensi suatu negara. Berikut adalah unsur-unsurnya:

1. Wilayah
   • Wilayah adalah area atau ruang tempat negara menjalankan kekuasaannya, yang mencakup darat, laut, dan udara. Wilayah negara ini memiliki batas-batas yang diakui, baik secara nasional maupun internasional.
     • Darat: Bagian tanah yang dimiliki oleh negara.
     • Laut: Wilayah perairan yang menjadi bagian dari kedaulatan negara, termasuk laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif.
     • Udara: Ruang udara yang berada di atas wilayah darat dan laut negara.
2. Rakyat
   • Rakyat adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam wilayah negara dan tunduk pada peraturan yang berlaku. Rakyat merupakan unsur penting karena mereka adalah subjek dari negara, baik sebagai penduduk maupun warga negara. Rakyat dibedakan dalam dua kelompok:
     • Penduduk: Orang-orang yang tinggal di wilayah negara secara tetap.
     • Bukan penduduk: Orang yang tinggal sementara di wilayah negara.
     • Warga negara: Penduduk yang diakui sebagai bagian dari negara dengan hak dan kewajiban tertentu.
     • Bukan warga negara: Penduduk yang bukan warga negara tetapi berada dalam wilayah negara (seperti warga asing).
3. Pemerintah yang Berdaulat
   • Pemerintah adalah lembaga atau struktur yang memegang kekuasaan dalam mengatur dan mengelola kehidupan bernegara, termasuk menjalankan undang-undang dan kebijakan negara. Pemerintah harus memiliki kedaulatan atau otoritas tertinggi baik secara intern (terhadap rakyatnya) maupun ekstern (terhadap negara lain) untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan menjaga kedaulatan negara.
     • Kedaulatan internal: Kekuasaan untuk mengatur urusan dalam negeri dan rakyat.
     • Kedaulatan eksternal: Kekuasaan untuk mempertahankan kemerdekaan dan berhubungan dengan negara lain.
4. Pengakuan dari Negara Lain
   • Pengakuan internasional adalah unsur penting untuk menjamin eksistensi sebuah negara di mata dunia. Meskipun secara teoretis pengakuan ini bukan syarat absolut, dalam praktik hubungan internasional, negara yang baru berdiri biasanya memerlukan pengakuan dari negara lain untuk mendapatkan legitimasi dan dapat berpartisipasi dalam organisasi internasional serta menjalin hubungan diplomatik.

4. Bagaimana prinsip “keadilan sosial” diterapkan dalam Pancasila?

Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila diterapkan melalui sila kelima, yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sila ini menekankan pentingnya menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata di seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Berikut adalah beberapa penerapan prinsip keadilan sosial dalam konteks Pancasila:

A. Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan

• Keadilan dalam distribusi kekayaan: Pancasila menekankan bahwa kekayaan negara harus dikelola dan didistribusikan secara adil sehingga tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Negara berperan dalam mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi yang terlalu tajam antara kaya dan miskin, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua rakyat untuk mengakses sumber daya ekonomi.
• Kesempatan kerja yang adil: Prinsip keadilan sosial juga mengharuskan adanya kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak tanpa diskriminasi.

B. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

• Prinsip keadilan sosial juga diterapkan melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dan perlakuan yang setara, namun mereka juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan dan menjaga kehidupan bersama. Negara harus menjamin hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sambil menuntut partisipasi aktif dari warga negara dalam menjalankan kewajiban mereka.

C. Kebijakan Pro-Rakyat

• Kebijakan negara yang berpihak pada rakyat kecil: Penerapan keadilan sosial menuntut agar kebijakan pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau rentan, seperti masyarakat miskin, kelompok minoritas, dan daerah-daerah terpencil. Kebijakan seperti subsidi, bantuan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.
• Perlindungan sosial: Negara harus menjamin adanya perlindungan sosial bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang membutuhkan, seperti melalui sistem jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan pendidikan yang terjangkau.

D. Keadilan dalam Hukum

• Keadilan dalam penegakan hukum: Pancasila mengamanatkan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Ini berarti tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini juga mengandung unsur bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu.

E. Penghapusan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

• Pengentasan kemiskinan adalah salah satu tujuan utama dari penerapan keadilan sosial. Pancasila mengharuskan negara untuk menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
• Pemberdayaan masyarakat: Masyarakat harus diberdayakan agar dapat berperan aktif dalam membangun dirinya sendiri dan lingkungannya, sehingga tercipta masyarakat yang mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan.

F. Pengakuan Hak Asasi Manusia

• Keadilan sosial juga mengandung unsur penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Negara dan masyarakat harus menjamin bahwa setiap individu dihormati dan diperlakukan secara manusiawi, baik dalam hal kebebasan berekspresi, mendapatkan pendidikan, maupun hak-hak lainnya.

5. Jelaskan perubahan konstitusi Indonesia dari masa kemerdekaan hingga saat ini!

Perubahan konstitusi di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga saat ini mengalami beberapa fase penting, yang mencerminkan dinamika politik, pemerintahan, dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Berikut adalah penjelasan tahapan perubahan konstitusi Indonesia:

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

• Pengesahan: UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan.
• Bentuk Negara: Negara kesatuan dengan sistem presidensial. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
• Ciri Khas: UUD 1945 bersifat singkat dan fleksibel, terdiri dari pembukaan (yang berisi Pancasila sebagai dasar negara), batang tubuh yang mencakup 37 pasal, serta penjelasan.
• Konteks: UUD 1945 berlaku saat Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan, dan meskipun dianggap sementara, konstitusi ini berhasil menyatukan negara dalam situasi yang masih penuh dengan tantangan pasca-kemerdekaan.

2. Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

• Pengesahan: Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) diberlakukan pada 27 Desember 1949 setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB).
• Bentuk Negara: Indonesia berbentuk negara serikat atau federasi, dengan beberapa negara bagian yang otonom, seperti Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan lainnya.
• Sistem Pemerintahan: Sistem parlementer, di mana presiden hanya sebagai kepala negara simbolis, dan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.
• Konteks: Bentuk negara federasi ini muncul karena hasil kompromi dalam negosiasi dengan Belanda. Namun, bentuk federasi ini tidak populer di kalangan rakyat, sehingga pada akhirnya negara kembali menjadi kesatuan.

3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

• Pengesahan: Setelah ketidakpuasan terhadap bentuk negara federasi, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.
• Bentuk Negara: Negara kesatuan.
• Sistem Pemerintahan: Sistem parlementer tetap dipertahankan, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara, sementara kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.
• Konteks: Pada periode ini, Indonesia mencoba untuk merumuskan konstitusi yang lebih permanen melalui Konstituante, sebuah lembaga yang dibentuk untuk menyusun UUD baru. Namun, lembaga ini gagal mencapai kesepakatan, yang akhirnya menimbulkan krisis politik.

4. Kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden (5 Juli 1959)

• Dekrit Presiden: Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Dekrit ini dilakukan karena Konstituante gagal menyusun UUD baru, dan keadaan negara dalam ketidakstabilan.
• Bentuk Negara: Negara kesatuan tetap dipertahankan.
• Sistem Pemerintahan: Secara formal, UUD 1945 kembali menganut sistem presidensial, namun pada praktiknya, terjadi perubahan menuju sistem Demokrasi Terpimpin di bawah kendali kuat Presiden Soekarno. Peran lembaga legislatif (DPR) menjadi lemah, dan presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar.
• Konteks: Periode ini ditandai dengan dominasi presiden dan meningkatnya peran militer dalam pemerintahan.

5. Era Orde Baru (1966 – 1998)

• Pergeseran Kekuasaan: Setelah jatuhnya Soekarno, Soeharto naik menjadi presiden dan memulai era Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dipimpin berdasarkan UUD 1945, namun dengan interpretasi yang sangat sentralistis dan otoriter.
• Sistem Pemerintahan: Secara resmi sistem presidensial, tetapi pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto memusatkan kekuasaan pada presiden dan melemahkan fungsi-fungsi kontrol demokratis, termasuk parlemen dan kebebasan pers.
• Konteks: Orde Baru berusaha menjaga stabilitas dan pembangunan ekonomi, namun disertai dengan pembatasan kebebasan politik dan korupsi yang meluas.

6. Amandemen UUD 1945 (1999 – 2002)

• Amandemen: Setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998, terjadi tuntutan reformasi besar-besaran. Dalam rangka memperkuat demokrasi dan memodernisasi sistem politik, dilakukan empat kali amandemen UUD 1945 antara tahun 1999 dan 2002.
• Tujuan Amandemen: Amandemen bertujuan untuk:
  • Memperkuat prinsip demokrasi.
  • Membatasi kekuasaan presiden.
  • Memperbaiki sistem checks and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
  • Menjamin hak asasi manusia.
• Perubahan Signifikan:
  • Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
  • Pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal dua periode.
  • Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga untuk mengawal konstitusi dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.
  • Peningkatan kewenangan DPR dan penguatan lembaga legislatif secara umum.
  • Penetapan hak asasi manusia dan penguatan peran hukum.
• Konteks: Amandemen ini merupakan respons terhadap krisis politik dan ekonomi yang terjadi pada masa akhir Orde Baru, serta sebagai upaya untuk membangun sistem demokrasi yang lebih kokoh dan modern.